SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik meminta agar Dinas Sosial Pemkab Gresik mengklarifikasi ke Kementrian Sosial (Kemensos) RI, terkait penghapusan 43 ribu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kabupaten Gresik.
Ketua Komisi lV Mohammad SE mengatakan, hilangnya jatah puluhan ribu akibat dihapusnya data bantuan keluarga miskin itu saat ini dikeluhkan oleh puluhan ribu masyarakat tidak mampu tersebut.
“Warga menanyakan kenapa tiba-tiba tidak dapat (PKH), padahal mereka masih sangat membutuhkan. Kita juga pernah melakukan kunjungan kondisi ekonomi mereka, kondisinya memang memprihatinkan,” kata Mohammad melalui ponselnya.
Disatu sisi Komisi IV juga mencurigai penghapusan data PKH tersebut, akibat Dinsos Gresik tidak mampu menyerapnya sehingga pemerintah pusat menganggap sudah tidak dibutuhkan.
“Kita akan terus memperjuangkan mereka, karena fakta di lapangan mereka masih butuh bantuan PKH. Terbukti setiap kami turun ke masyarakat, mereka selalu menanyakan soal PKH. Bila perlu dinsos juga melakukan survey ke penerima PKH, yang kini sudah dihapus. Agar tahu kondisi sebenarnya, seeta penyalurannya tepat sasaran,” tuturnya.
Menurut Mohammad, tujuan PKH di antaranya adalah mengurangi dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.
“Karenanya harus ada keseriusan pemangku kebijakan, utamanya dinsos, agar kinerjanya maksimal. Tujuannya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, serta meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH,” ujar mantan Dirut PDAM Giri Tirta Gresik ini. (adv/san)
