SURABAYAONLINE.CO, GRESIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik akan menggelar sidang paripurna khusus, untuk membahas laporan kinerja seluruh alat kelengkapan dewan, pada Februari 2020.
Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim mengatakan, agenda sidang paripurna ini adalah laporan seluruh alat kelengkapan dewan sebagai bahan kinerja tahun 2020 untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021.
“Dalam paripurna nanti, kita akan memotret kinerja OPD tahun 2019 yang akan kita jadikan bahan evaluai kerja tahun 2020,” ungkap Ketua DPD Golkar Gresik ini.
Anha panggilan Ahmad Nurhamim mengingatkan, diawal tahun kerja 2020 ini juga beriringan dengan jelang masa akhir jabatan Bupati Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati HM Qosim.
“Seluruh komisi mulai melakukan pengawasan hasil pembangunan, karena bertepatan dengan jelang berakhirnya masa jabatan bupati. Tentu kami sudah melakukan evaluasi dan pengawasan hasil pembangunan,” tutur dia.
Anha mencontohkan kinerja Komisi lIl, telah melakukan evaluasi terhadap Dinas PUTR dan memberikan masukan agar kinerja OPD yang menangani pembangunan fisik tersebut lebih maksimal.
“Komisi lll mendapatkan beberapa temuan terkait pelaksanaan lelang dalam program kerja 2019 di PUTR. Kemudian kita merekomendasikan dirapat kerja dengan OPD tersebut, agar pola lelang tidak hanya dilakukan satu kali atau satu tahap minimal dua tahap,” jelas Anha.
Diakui Anha, dengan sistem kerja tersebut kerja OPD akan lebih sibuk. Karena harus menyiapkan kerja yang akan datang, tetapi unsur pelayanan terhadap masyarakat lebih maksimal.
“Misalnya bisa lelang Fabruari, sehingga Maret sudah ada pemenangnya dan pembangunan bisa lebih cepat terealisasi awal tahun. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, lelang selalu dilaksanakan hampir dipertengahan tahun,” jelasnya.
Bahkan, kata Anha, perencanaan RKPD 2021 sudah mulai disusun oleh dewan di awal tahun 2020 ini . Sehingga proyek yang akan masuk di tahun mendatang, sudah bisa diidentifikasi agar pelaksanaan pembangunan tidak terkendala akibat OPD kerjanya monoton dan lambat merespon kebutuhan pembangunan.
Mengenai banyqknya pembangunan tugu yang dananya berasal dari Corporate Sosial Reponsibility (CSR) perusahaan swasta atau BUMN, menurut Anha, dewan terutama komisi yang membidangi sudah meresponnya.
Dewan membahas dari berbagai aspek. Seperti soall sejarah, anggaran, reaksi masyarakat melalui medsos. Karena pembangunan dalam bentuk apapun jika menggunakan aset pemerintah, maka DPR mempunyai kewenangan pengawasan dan evaluasinya.
“Kita akan panggil perusahaan yang mengeluarkan CSR tersebut, termasuk OPD terkait. Karena kasus iini sekarang sudah menjadi perhatian publik,” pungkasnya. (adv/san).