SURABAYAONLINE.CO- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menegaskan tidak ada rencana lockdown di Madura. Sebab, kebijakan lockdown menjadi wewenang pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan menerapkan lockdown.
Menteri Sosial Kabinet Indonesia Kerja ini sempat membeberkan, apabila pemerintah pusat memutuskan lockdown, maka tidak ada mobilitas di jalan raya. Yang diperbolehkan melintas hanyalah aparat keamanan, yakni Polri dan TNI yang telah ditunjuk khusus.
“Kecuali TNI dan Polri yang dapat penugasan men-deliver logistik. Apakah beras, apakah sembako lainnya, apakah bbm, dan seterusnya,” ujar Khofifah, Minggu (29/3).
Gubernur kelahiran Surabaya ini juga menambahkan, masyarakat akan dilarang keras keluar rumah jika memang sudah diterapkan lockdown di Indonesia. Sementara untuk makanan, akan disiapkan oleh petugas khusus.
“Kalau lockdown tidak ada orang keluar rumah. Kalau ada makanan disiapkan di masing-masing depan rumah. Itu dari negara yang pernah melakukan lockdown yang terkoordinir,” kata Khofifah.
Sedangkan yang diterapkan di kawasan pintu masuk dan keluar Pulau Madura ialah pengetatan. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim sepakat memasang semprotan disinfektan di gerbang masuk Jembatan Suramadu sisi Surabaya maupun Bangkalan.
“Kalau bahasa populisnya adalah drive thru disinfektan. Nantinya mobil bisa stay terus disemprot secara sensorik. Jadi, tidak manual,” ucapnya.
“Jadi, tidak ada lockdown. Tapi kita melakukan proteksi dengan berbagai pemeriksaan berlapis. Saya menyampaikan ini, pemeriksaan dan pencegahan berlapis,” Khofifah menegaskan.(*)