Minke.id – Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Jawa Timur I, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo untuk segera memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Langkah ini dinilai sangat penting agar produk-produk lokal mampu bersaing tidak hanya di pasar nasional, tetapi juga menembus pasar internasional.
Menurut BHS, sertifikasi SNI menjadi jaminan mutu yang memberikan kepercayaan lebih bagi konsumen dan membuka peluang luas bagi pelaku usaha untuk naik kelas. Ia menjelaskan, pembinaan dan pendampingan dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui program Bina UMK merupakan tahap awal menuju sertifikasi SNI reguler.
“Pembinaan dan pendampingan ini dari BSN untuk mendapatkan sertifikasi Bina UMK. Program ini merupakan standarisasi awal sebelum ke SNI reguler,” ujar Bambang Haryo saat menghadiri kegiatan pendampingan Bina UMK di Sidoarjo, Jumat (10/10/2025).
Politisi yang dikenal peduli pada pengembangan ekonomi kerakyatan ini menegaskan, penerapan SNI tidak hanya penting bagi peningkatan daya saing usaha, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap konsumen.
“Dengan adanya SNI, produk yang dihasilkan bisa dipastikan aman dan berkualitas. Ini melindungi konsumen, baik di Sidoarjo, Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, maupun daerah lainnya,” jelasnya.
BHS juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk melakukan pendataan akurat terhadap seluruh pelaku industri kecil dan menengah (IKM) agar bisa segera diajukan ke BSN dalam proses sertifikasi.
“Kita ingin para pengusaha di Sidoarjo bisa naik kelas dan produknya diminati masyarakat, tidak hanya di tingkat lokal tapi juga nasional bahkan internasional,” tegas BHS.
Sementara itu, Kepala Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN Jawa Timur, Ahmad Fariz Abdulri, mengungkapkan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah dengan jumlah pelaku industri terbanyak di Jawa Timur. Karena itu, wilayah ini menjadi prioritas utama pembinaan Bina UMK.
“Jumlah pelaku usaha industri di Sidoarjo sangat besar. Dalam database kami, binaan terbanyak memang ada di Sidoarjo,” ungkap Ahmad Fariz.
Ia menambahkan, secara nasional terdapat lebih dari 400 ribu UMKM yang telah terdata di BSN, dan sekitar 10 ribu di antaranya berasal dari Sidoarjo. Para pelaku usaha tersebut menjadi sasaran utama pembinaan agar dapat naik kelas menuju sertifikasi SNI reguler.
“Kami ingin sebanyak mungkin UMKM di Sidoarjo bisa mengikuti program Bina UMK ini agar produknya memenuhi standar dan berdaya saing tinggi,” tambahnya.
Melalui sinergi antara pemerintah, BSN, dan DPR RI, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM di Sidoarjo yang mampu menghasilkan produk berstandar nasional dan diakui mutunya secara global. Upaya ini sekaligus mendukung percepatan transformasi ekonomi daerah berbasis kualitas dan keberlanjutan.
