SURON.CO, Surabaya – Indonesia melihat peluang dari terbukanya kembali aktivitas perekonomian domestik dengan dihentikannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan terus menggeliat. Tentunya akan menggerakkan konsumsi masyarakat.
Apalagi di tengah bayang-bayang resesi ekonomi global, kinerja ekonomi domestik harus tetap kuat dan berdaya saing. Salah satu sektor yang paling berperan penting dalam menjaga resiliensi ekonomi dalam negeri adalah UMKM.
Di setiap periode krisis, UMKM bahkan menjadi buffer yang bersifat resilien dan bisa pulih dengan kecepatan yang baik. Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan necessary condition untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi lagi.
Sektor UMKM terus didorong oleh berbagai kebijakan dan program yang diharapkan dapat membangkitkan kembali. Bahkan mendorong sektor tersebut sampai bisa mencapai standar global sehingga dapat membuka akses di pasar internasional.
“Karakteristik UMKM ini unik, karena jumlahnya mendominasi di dalam struktur perekonomian di Indonesia, dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahun.,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlanga Hartarto.
Dalam dua dekade terakhir, kata dia, UMKM menyumbangkan rata-rata 57 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen dari total tenaga kerja.
Pemerintah melihat bahwa salah satu strategi pengembangan UMKM Naik Kelas dan UMKM Go Export. Yaitu melalui peningkatan akses pembiayaan. Saat ini, porsi kredit UMKM dari total kredit masih terbatas pada kisaran 21 persen. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan untuk meningkatkan porsi kredit UMKM menjadi minimal 30 persen pada tahun 2024 nanti.
“Target ini tidak mudah, karena 2024 tinggal 2 tahun lagi. Dan tentu ini memerlukan extra effort dari kita semua,” kata Menko Airlangga.
Berbagai bentuk kebijakan juga telah dikeluarkan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Di antaranya pemerintah telah menyiapkan Kredit Ultra Mikro sampai level usaha menengah. Kemudian, Kredit Usaha Rakyat yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan dengan plafon di tahun ini mendekati Rp 450 triliun. Juga berbagai upaya lain termasuk pembiayaan ultra mikro yang disubsidi dengan bunga 3 persen.
“Saat ini kita berorientasi kepada sektor produktif agar (penyaluran pembiayaan UMKM) berjalan lebih optimal. Diharapkan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi mulai dari program bantuan sosial sampai bantuan komersial keuangan bisa didorong agar UMKM segera bisa naik kelas,” kata Menko Airlangga.(*)
