SURON.CO, Banyuwangi – Kolaborasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, dan Pemkab Banyuwangi memberikan fasilitas pendampingan sertifikat halal kepada 1.000 pelaku UMKM.
Dalam kegiatan roadshow dengan hastag Kita halalin 2024 itu, sebanyak seribu pelaku UMKM mengikuti pengurusan sertifikasi halal secara gratis, yang dipusatkan di Pendapa Sabha Swagata Blambangan,
Staf ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kemenkop UKM, Herbert H.O Siagian mengatakan, jika melihat Banyuwangi yang memiliki potensi berupa pariwisata mulai dari alam hingga kuliner, sangat mendukung bagi perkembangan UMKM. Untuk itulah Kemenkop UKM terus mendorong adanya sertifikasi halal.
Selain itu, dengan program ini juga, Herbert menambahkan, akan sangat menentukan kualitas produk yang dijual oleh pelaku UMKM. Sehingga kedepan diharapkan produk masyarakat bisa lebih terpercaya. “Jadi bukan hanya laku dijual, tetapi saat ini konsumen semakin sensitif dengan kualitas. Sehingga halal ini menjadi sebuah kewajiban,” kata Herbert.
Menurut Herbert, sertifikat halal merupakan Intangible asset atau aset yang tidak berwujud tetapi sangat bernilai. Pasalnya produk bakal mempunyai logo halalnya, nomor NIB hingga PIRT, itu semua merupakan suatu tanda meningkatkan Intangible value suatu produk. “Jadi jangan hanya menjual produk kosongan saja, Bahkan dengan sertifikasi halal dapat menambah nilai tawarnya,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga menuturkan, untuk saat ini ada total sebanyak 10.928 produk yang telah mempunyai sertifikat halal di Banyuwangi. Melihat angka tersebut Ipuk berniat untuk lebih menggencarkan sertifikasi halal, dikarenakan jumlah UMKM di Bumi Blambangan lebih dari angka itu.(*)
