Sekertaris Fraksi PDI Perjuangan Darul Hasyim Fath
Sumenep, Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, dalam pandangan umum fraksinya terhadap nota keuangan Bupati Sumenep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Menegaskan bahwa APBD merupakan akomodasi terhadap hak akan kesejahteraan dan keadilan masyarakat sumenep.
Maka dari itu menurut fraksi PDIP Perjuangan dalam pandangan umum yang dibacakan sekertaris fraksi Darul Hasyim Fath, akselerasi APBD harus mampu menghilangkan dan menimalisir disparitas kehidupan warga daratan dan kepulauan. Didalam konfigurasi APBD akan diuji konsistensi pemerintah di dalam menanamkan sepirit keadilan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara.
“APBD adalah bidak catur tempat menguji konsistensi seiya-sekata perbuatan. Keadilan dan kesejahteraan adalah hak seluruh warga tanpa kecuali, disparitas kehidupan warga daratan dan kepulauan di kabupaten sumenep kenyataan yang tak terbantah,” tegas Darul Hasyim Fath
Fraksi PDI Perjuangan masih meyakini bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep, masih memiliki semangat pembangunan untuk meningkatkan perekonomian yang sedang menurun ditengah situasi pandemi Covid-19. Namun menurut Darul Hasyim Fath slogan spirit pembangunan tidaklah cukup tanpa adanya perencanaan matang yang termanifestasi kedalam penyusunan APBD. Untuk itu fraksinya meminta kejelasan arah pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep. Agar masyarakat sumenep dapat mengerti kalau ikhtiar akan harapan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terealisasi
“Sehingga masyarakat Sumenep tahu, untuk menumbuh-kembangkan perekonomian dalam masa pademi Covid-19 masih sedang berlangsung, sebenarnya apa saja yang akan dilakukan Pemkab Sumenep di tahun 2021?” ujar juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath seusai rapat paripurna, Kamis (19/11).
Setidaknya menurut legislator asal Masalembu ini ada dua hal yang terpotret oleh fraksinya dan masih terlihat samar di dalam nota keuangan Bupati Sumenep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Yang pertama ujarnya, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Sektor-Sektor Strategis untuk Mengurangi Disparitas dengan 7 Prioritas Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Yang kedua, tambah Darul, tentang nota Keuangan Bupati, pihaknya belum mendapatkan gambaran upaya Pemkab Sumenep untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kami juga tidak mendengar tentang ringkasan jumlah belanja Langsung dan Tidak Langsung.
“Jadi, tidak ada salahnya jika kami meminta bantuan Bupati untuk menjelaskannya secara ringkas dalam Jawaban Eksekutif yang akan dibacakan dalam Rapat Paripurna nanti,” jelas Darul
Dua pertanyaan krusial diatas menurut pria yang menjabat sebagai wakabid ideologi dan kaderisasi DPC PDI Perjuangan Sumenep ini, sebagai manfestasi peran fundemantal legislator sebagai kepanjangan tangan rakyat, yang berkewajiban harus senada dengan suara-suara ikhtiar keadilan masyarakat.
Selain itu fraksi PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik, berkomitmen untuk mendorong political will terhadap agenda besar utama kehidupan berbangsa dan bernegara yakni kesejahteraan rakyat yang selama ini marginal dan subordinat dari pusaran kekuasaan. Maka ia memastikan akan selaras derap langkah yg sama dengan pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus menunjukkan keberpihakan nya kepada wong cilik.
“Seiring dengan itu semua, rasionalisasi peran birokrasi satu dari sekian pranata kehidupan pemerintahan yang selama ini kerap tertanggal, paradigma birokrasi kolonial yang jlimet dan cendrung mempersulit terang akan menjadi aral melintang atas tumbuh kembangnya tradisi utama pemerintahan yakni menjadi abdi negara sekaligus pelayan bagi massa rakyat,” urai Darul.
Darul juga berharap, kendati penysunan konfigurasi APBD 2021 kali ini dibahas dalam momentum resesi politik menjelang pesta demokrasi ter akbar di Kabupaten Sumenep yaitu momentum pilkada untuk mencari nahkoda baru Kabupaten di ujung timur Pulau Madura itu. Harus tetap menjadi ikhtiar dari seluruh stack holder yang diberikan mandat untuk mengambil kebijakan untuk membuat Sumenep lebih baik.
“Kendati demikian Fraksi PDI Perjuangan meyakini ikhtiar seluruh pejabat tinggi pratama di wilayah kabupaten sumenep akan bersikap sesuai fatsun birokrasi sebagai kuasa pengguna anggaran demi terciptanya stabilitas fiskal dan ikhtiar recovery posisi warga yang terus berkelindan di jalan survival dengan tragedi pandemi Covid-19 ini,” pungkas lelaki yang menjabat ketua komisi I DPRD Sumenep ini. (Thofu)
