SURABAYAONLINE.CO, Sumenep– Front Keluar Mahasiswa Sumenep (FKMS) menuntut Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir FKMS melihat tren negatif dari kinerja Bappeda setempat, utamanya yang beririsan langsung dengan kepentingan publik “Berdasarkan kajian teman-teman dalam beberapa tahun terkahir kinerja Bappeda sangatlah kurang,” kata Ketua FKMS Mohammad Sutrisno selapas audiensi. Jum’at 19/03/2021
Dijelaskan Sutris, beberapa contoh tren kerja negatif Instansi perencanaan tersebut, diataranya ketidak cermatan Bappeda didalam mengelurkan kebijakan berupa rekomendasi kesesuain tata ruang untuk aktivitas budidaya tambak udang sekala besar. Akibatnya pada tataran implementasinya menyebabkan carut-marut tata ruang peruntukan, mulai dari dugaan pelanggaran sepadan pantau hingga tumpang tindih dengan kawasan pariwisata
Bukan hanya itu, kata Sutrisno tindakan Bappeda menambah peruntukan pertambangan fosfat didalam review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013-2033 terkesan dipaksakan tanpa kajian yang komperhensif. Karena kata dia, beberapa kali pihaknya sudah menyampaikan kepada Bappeda terdapat tumpang tindih pasal dimana kawasan konservasi secara bersamaan ditetapkan sebagai kawasan pertambangan
“Ketika kami penyampaikan benturan-benturan antar pasal di RTRW 2013-2033 tersebut, Bappeda justru menambah titiknya,” bebernya
Salain itu, Sutrisno menuding salah satu Kepala Bidang di Bappeda melakukan pembohongan publik pada saat Public Hearing di DPRD Sumenep beberapa waktu lalau di hadiri beberapa eleman mulai tokoh masyarakat, Kyai atau Pengasuh Pondok Pesantren, Mahasiswa, dengan menyebutkan rencana penambahan lokasi tambang fosfat adalah sesuatu yang bersifat gosip. Padahal kata dia rencana penambahan tersebut disampaikan oleh Kepala Bappeda
“Tentu, pembohongan publik ini tidak bisa dibenarkan dan sangatlah fatal, apalagu dilakukan di depan tokoh masyarakat, Kyai dan Mahasiswa se Kabupaten Sumenep,” tandasnya
Untuk itu pihaknya meminta ketegasan dari Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, agar melakukan langkah-langkah evaluasi kenirja, “Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Bappeda baik Kepala Dinas, hingga Kepala Bidang,” tegasnya
Sementara itu Wakil Bupati Sumenep Nyai Hj Dewi Khalifah usai audiesi dengan FKMS mengupreasi tindakan mahasiswa sudah melakukan peran-peran kontrol terhadap pemerintahan dan menyumbangkan gagasan. Ia juga menyampaikan akan menampung terlebih dahulu semua aspirasi mahasiswa untuk selanjutnya, dilakukan pembahasan bersama pihak-pihak terkait di level ekskutif
“Intinya kami akan mencoba menela’ah, mengkaji apa yang menjadi aspirasi mahasiwa,” singkatnya. Thofu
