Minke.id, Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM dan Perindag) tetap memberikan perhatian khusus bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) pada 2025. Fokusnya adalah pembinaan dan pengembangan usaha guna meningkatkan kualitas produk dan daya saing.
Namun, keterbatasan anggaran sebesar Rp65 juta melalui APBD 2025 membuat fasilitasi ini hanya diberikan kepada 10 pelaku UMKM yang telah lolos kurasi. Kepala Diskop UKM dan Perindag Sumenep, Moh. Ramli, menjelaskan bahwa pelatihan, pengawalan, perizinan, hingga pemasaran produk menjadi fokus utama dari pembinaan ini.
“Pembinaan dilakukan mulai dari pelatihan, pengawalan, serta fasilitasi dalam perizinan, termasuk dalam pemasaran. Semua ini diberikan secara gratis untuk sepuluh UMKM terpilih,” ujar Ramli, Senin (13/1/2025).
Pemilihan sepuluh UMKM didasarkan pada kualitas produk yang dihasilkan. Tim khusus akan melakukan kurasi terhadap UMKM yang terdaftar di UMKM Halal Hub Sumenep dan database Diskop UKM. Kriteria utama adalah produk olahan pangan yang berpotensi pasar lebih luas.
Sepuluh UMKM terpilih akan mendapatkan berbagai fasilitasi, termasuk sertifikasi halal BPOM dan nutrition fact. Namun, tidak semua UMKM binaan otomatis mendapatkan fasilitas ini.
“Kami mulai dari proses kurasi dan pelevelan. Produk yang diutamakan adalah produk olahan pangan dengan potensi pasar yang baik,” tambah Ramli.
Meskipun prioritas diberikan kepada sepuluh UMKM, Ramli berharap anggaran tambahan memungkinkan lebih banyak pelaku UMKM yang dapat memperoleh manfaat pembinaan di masa mendatang.
“Dengan anggaran yang minim, kami hanya bisa memfasilitasi sepuluh pelaku UMKM. Kami berharap pada tahun ini ada penambahan anggaran agar lebih banyak UMKM yang mendapatkan pelatihan,” ujarnya.
Meski program ini memberikan peluang besar, banyak pelaku UMKM di Sumenep yang belum tersentuh pembinaan. Salah satunya adalah Ghazali, seorang pelaku usaha keripik singkong dan keripik pisang asal Dungkek. Ia mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik berupa pelatihan maupun perizinan usaha.
“Kami berharap tahun ini bisa mendapatkan bantuan, terutama untuk pelatihan dan perizinan agar usaha kami bisa lebih berkembang,” ungkap Ghazali.
Melalui program ini, Pemkab Sumenep menunjukkan komitmen untuk memberdayakan UMKM di daerah, meskipun masih terkendala keterbatasan anggaran. Dengan pembinaan yang terfokus dan fasilitasi lengkap, diharapkan UMKM yang terpilih mampu menjadi inspirasi dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, dengan jumlah pelaku UMKM mencapai 282 ribu lebih, tantangan terbesar bagi Pemkab Sumenep adalah memperluas jangkauan pembinaan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak pihak. Pemerintah diharapkan terus mencari solusi, baik melalui anggaran tambahan maupun kolaborasi dengan pihak lain, untuk mendukung pertumbuhan UMKM di masa mendatang.
