Minke.id – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia telah mencapai lebih dari 64 juta unit usaha, menunjukkan peran strategis sektor ini dalam pertumbuhan ekonomi.
Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional mencapai 15,7%, dan Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkannya guna mendukung target pertumbuhan ekspor sebesar 9% dalam lima tahun ke depan.
Dalam acara BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook 2025 di Kabupaten Tangerang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk mendukung UMKM. Salah satu kebijakan yang telah diimplementasikan dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah hapus utang dan hapus tagih, yang banyak diterapkan oleh Bank BRI sebagai bentuk keberpihakan kepada UMKM.
Selain itu, Pemerintah juga memberikan subsidi bunga hingga 5% bagi kredit investasi, khususnya bagi UMKM di sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, makanan-minuman, dan furnitur. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing UMKM dalam ekspor.
Pemerintah terus memperkuat inklusi keuangan, yang saat ini telah mencapai 88,7%, sebagai fondasi penting dalam mendukung akses layanan keuangan bagi UMKM. Ini menjadi prioritas utama dalam RPJPN 2025-2045 untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif.
Menko Airlangga juga mengapresiasi inisiatif BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook, yang melibatkan lebih dari seribu UMKM. Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, dan pemberantasan kemiskinan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap ekspor UMKM, Pemerintah telah menerapkan berbagai strategi, di antaranya pembentukan Satgas Peningkatan Ekspor Nasional untuk mempercepat ekspor, termasuk bagi UMKM dan dukungan pembiayaan melalui Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), PNM Mekaar, dan PNM Ulaam.
Kemudian, penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) untuk menyediakan modal kerja khusus ekspor serta fasilitas penjaminan dan asuransi ekspor, kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) melalui pembebasan PPN dan PPN impor bagi UMKM yang berorientasi ekspor dan pemberdayaan aset tidak berwujud, seperti sertifikat tanah, sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan sertifikasi halal guna mempermudah akses pembiayaan formal bagi UMKM.
Selain mendorong ekspor, Pemerintah juga menginisiasi berbagai program untuk meningkatkan permintaan domestik terhadap produk UMKM, seperti Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).
Program-program ini akan terus diperkuat menjelang Hari Raya Idul Fitri guna mendorong peningkatan konsumsi produk UMKM di dalam negeri.
Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk menaikkan kelas UMKM menjadi usaha menengah yang tangguh.
Dalam waktu dekat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan bekerja sama dengan Kementerian UMKM dan BRI untuk memilih 20 UMKM terbaik setiap tahun yang akan mendapatkan bimbingan intensif agar dapat berkembang lebih besar.
“Kami ingin setiap tahun ada minimal 20 UMKM yang naik kelas menjadi usaha menengah. Ini bagian dari upaya menciptakan UMKM yang lebih kuat dan berdaya saing,” tutup Menko Airlangga.
Acara ini juga dihadiri oleh Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri Perdagangan, serta berbagai tokoh ekonomi internasional. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan UMKM Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing global.
