Minke.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan pentingnya dukungan konkret bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) agar dapat naik kelas melalui kemudahan perizinan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan sosialisasi standarisasi dan penilaian UMKM bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Inna Tretes Hotel, Pasuruan, Kamis (24/4/2025).
Dalam paparannya, BHS menekankan bahwa pemerintah telah membentuk Satgas Perlindungan UMKM, yang terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga terkait, untuk memastikan tidak ada pihak yang mempersulit perizinan UMKM.
“Jangan ada lagi yang menghambat UMKM. Pemerintah sudah membentuk Satgas Perlindungan UMKM untuk mencegah praktik-praktik semacam itu,” tegas BHS.
Bambang Haryo juga menyerukan pentingnya peningkatan anggaran untuk BSN, yang saat ini hanya berkisar Rp 200 miliar. Menurutnya, jumlah tersebut tidak sebanding dengan 65 juta produk UMKM yang ada di Indonesia.
“Negara ASEAN lain seperti Malaysia dan Thailand jauh lebih maju karena dukungan anggaran yang besar. Kalau Indonesia ingin bersaing, maka BSN harus diberi dukungan maksimal,” ujarnya.
BHS menyebut bahwa standarisasi produk sangat penting untuk memperkuat daya saing produk UMKM di pasar global, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dalam negeri.
Kasi Humas BSN, Sigit Wijatmiko, mengakui bahwa saat ini baru sekitar 30 persen UMKM di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi SNI. Rendahnya angka tersebut disebabkan oleh minimnya anggaran dan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya SNI.
“Faktor utama kendala adalah persepsi bahwa prosesnya mahal dan rumit. Padahal program SNI Bina UMKM itu gratis,” jelas Sigit.
Koordinator UMKM Sidoarjo, Rahmi Auliya, turut mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. Ia menilai edukasi langsung dari DPR dan BSN sangat membantu membangun kesadaran pelaku usaha.
“Selama ini banyak yang takut urus SNI karena dikira mahal dan susah. Tapi lewat sosialisasi ini, jadi tahu kalau prosesnya bisa dilakukan gratis dengan program SNI Bina UMKM,” katanya.
Dengan kegiatan ini, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong UMKM naik kelas, khususnya dengan membuka akses terhadap standarisasi produk dan perizinan yang mudah dan adil. Upaya ini sangat penting untuk menguatkan posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, yang menyumbang lebih dari 61 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja di Indonesia.
