Minke.id – Koperasi kembali menjadi tulang punggung pembiayaan UMKM di Kota Mojokerto, terutama bagi pelaku usaha yang menghadapi hambatan akses perbankan karena riwayat BI Checking. Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopukmperindag) terus memperkuat peran koperasi sebagai solusi pembiayaan berbasis komunitas dan ekonomi kerakyatan.
Kepala Diskopukmperindag Kota Mojokerto, Ani Wijaya, menyampaikan bahwa koperasi simpan pinjam masih menjadi favorit di kalangan UMKM. Namun, ia menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, termasuk dalam hal penilaian agunan dan manajemen risiko.
“Tidak semua koperasi dalam kondisi sehat. Penilaian kesehatan koperasi mengacu pada kelembagaan, tata kelola, manajemen keuangan, hingga permodalan,” ujarnya.
Hingga awal 2025, terdapat 165 koperasi aktif di Kota Mojokerto dan 26 koperasi tidak aktif. Pada 2024 lalu, 14 koperasi telah dibubarkan karena manajemen yang lemah dan usaha yang stagnan. Meski begitu, pertumbuhan koperasi tetap positif, dengan 18 koperasi baru terbentuk dan satu koperasi direvitalisasi. Semua bergerak di sektor koperasi konsumen.
Total aset koperasi pada 2024 tercatat mencapai Rp319,93 miliar, mencerminkan kontribusi signifikan koperasi dalam struktur ekonomi lokal.
Pemkot Mojokerto saat ini menggencarkan pembentukan Koperasi Masyarakat Produktif (KMP) berbasis kelurahan melalui program nasional Koperasi Merah Putih. Dari target 19 koperasi kelurahan, 11 koperasi telah melalui musyawarah kelurahan, difasilitasi notaris untuk pengesahan akta.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari (Ning Ita), menekankan pentingnya pemetaan potensi ekonomi setiap kelurahan agar koperasi yang terbentuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin koperasi yang terbentuk berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi warga. Penduduk kami mayoritas UMKM dan IKM, ada sekitar 27 ribu pelaku usaha dari 142 ribu penduduk,” tegas Ning Ita.
Dalam kegiatan Sosialisasi dan Rakor Pembentukan Koperasi Merah Putih, turut hadir Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Endy Alim Abdi Nusa., serta Sekdakot Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo. Rakor ini bertujuan untuk menyusun timeline pembentukan koperasi, melakukan pembagian peran antarpemangku kepentingan, dan mempercepat proses legalisasi koperasi.
Rencananya, peresmian serentak pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia akan dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
