Minke.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Melalui program Pelatihan Operasional UMKM dan Penyaluran Bantuan Alat DBHCHT 2025, ratusan pelaku UMKM di Kota Malang mengikuti kegiatan yang berlangsung di Haris Hotel & Conventions, Rabu (25/6/2025).
Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Bayu Rekso Aji, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri, BNN, Bea Cukai Malang, dan Bank Indonesia.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Bimbingan Teknis (Bimtek) yang bertujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) In House Training (IHT) sesuai kebutuhan industri 2025.
Menurut Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, program ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025.
“Pelatihan ini kami selenggarakan sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Keuangan nomor 72 tahun 2008 terkait penggunaan dana DBHCHT. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM IHT dan memperluas wawasan pelaku UMKM,” jelas Eko.
Materi pelatihan mencakup sosialisasi, pengoperasian alat, hingga motivasi pengembangan usaha.
Selain pelatihan, Pemkot Malang juga menyalurkan bantuan alat operasional UMKM. Peralatan yang diberikan meliputi mesin jahit, blender, mesin cukur rambut, alat kopi barista, hingga oven kue, sesuai kebutuhan peserta pelatihan.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengungkapkan apresiasinya terhadap Diskopindag Kota Malang yang terus aktif memanfaatkan DBHCHT untuk peningkatan keterampilan masyarakat.
“Kami ingin keterampilan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan yang sudah ada, tapi juga menambah keterampilan baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wahyu.
Beliau menegaskan, perhatian Pemkot Malang terhadap UMKM akan terus ditingkatkan.
“Kami akan terus mendukung UMKM Kota Malang. Termasuk melalui program-program pelatihan dan bantuan alat seperti ini,” tambahnya.
Meski secara umum acara dinilai positif, kritik datang dari Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji. Politisi PKS ini menilai bahwa penerima manfaat program bantuan DBHCHT belum tepat sasaran.
“Acara bagus, namun penerima manfaat perlu dievaluasi. Seharusnya lebih banyak menyasar keluarga yang belum memiliki usaha atau yang sedang kesulitan ekonomi, bukan hanya pekerja di industri rokok,” ungkap Bayu.
Menurutnya, kegiatan semacam ini sering kali berulang setiap tahun namun kurang berdampak signifikan.
“Kita ingin dana besar ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Dengan adanya Pelatihan UMKM Kota Malang dan penyaluran bantuan alat DBHCHT 2025, diharapkan daya saing pelaku UMKM di Kota Malang terus meningkat. Pemkot Malang berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi perekonomian lokal.
