Minke.id – Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan. Salah satu fokus utama adalah peningkatan legalitas usaha agar produk lokal semakin kompetitif dan berdaya saing tinggi di pasar nasional.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, atau yang akrab disapa Ning Ita, dalam kegiatan sosialisasi bertema “UMKM Bangkit, Ekonomi Kuat, Inspirasi dari Ibu Wali Kota Mojokerto” di Kelurahan Kedundung, Senin (20/10/2025).
Dalam sambutannya, Ning Ita menegaskan bahwa penguatan UMKM telah menjadi komitmen utama Pemerintah Kota Mojokerto sejak awal masa kepemimpinannya. Melalui program unggulan 4P — pelatihan, pendampingan, pemberian modal, dan pembentukan koperasi, pemerintah berupaya menghadirkan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan produktif.
“Pemerintah Kota Mojokerto sudah memfasilitasi berbagai kebutuhan pelaku UMKM melalui OPD terkait, termasuk dalam pendampingan perizinan. Legalitas adalah hal penting agar usaha bisa berkembang dengan aman dan dipercaya masyarakat,” ujar Ning Ita.
Wali Kota perempuan pertama Mojokerto itu menekankan pentingnya izin usaha dan sertifikasi produk, terutama bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Ia mendorong UMKM untuk segera mengurus izin PIRT, sertifikasi halal, hak merek, hingga izin BPOM, agar produk yang dihasilkan mampu menembus pasar ritel modern maupun e-commerce nasional.
“Saya ingin UMKM Kota Mojokerto berjaya. Jangan sampai ada lagi pelaku usaha yang terhambat karena belum memiliki izin lengkap,” tegasnya.
Ia juga mengimbau pelaku usaha agar aktif menyampaikan kebutuhan pendampingan melalui lurah atau dinas terkait, sehingga pemerintah bisa memberikan solusi tepat sasaran.
Menariknya, Ning Ita tidak hanya mendorong dari sisi kebijakan, tetapi juga terjun langsung dalam promosi produk UMKM Mojokerto. Ia kerap menampilkan berbagai produk lokal di akun media sosial pribadinya serta memperkenalkannya dalam forum nasional seperti APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia).
“Salah satu bentuk dukungan kami adalah memperkenalkan sepatu buatan UMKM Mojokerto kepada para wali kota se-Indonesia. Ini bagian dari promosi dan kebanggaan atas produk lokal,” ungkapnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Ketua Baznas Kota Mojokerto, Dwi Hariadi, yang memperkenalkan program Baznas Microfinance Desa (BMD). Program ini memberikan pembiayaan tanpa bunga bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha.
“BMD diharapkan menjadi solusi alternatif bagi UMKM agar dapat mengembangkan usaha tanpa terkendala permodalan,” jelas Dwi.
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkot Mojokerto dalam mendorong UMKM naik kelas melalui penguatan legalitas, akses permodalan, dan pendampingan berkelanjutan.
Dengan sinergi pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha, Mojokerto menargetkan terwujudnya ekosistem UMKM yang berizin, mandiri, dan berdaya saing global.
