Surabayaonline.co – Pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC), Mochtar W Oetomo menyebut, isu kudeta di tubuh Partai Demokrat momentum untuk membuktikan kualitas dan kapasitasnya di hadapan rakyat Indonesia.
“Menukil pepatah, nakhoda yang hebat tidak lahir dari lautan yang tenang. Sebaliknya, nahkoda yang hebat adalah nakhoda yang terbiasa mengarungi badai dan gelombang,” ujar Mochtar, Rabu 13 Februari 2021.
Sebab bila AHY bisa melewati gonjang ganjing ini, AHY dan Partai Demokrat justru akan dapat keuntungan.
Mochtar menilai, kesigapan dan kecepatan AHY mengungkap pada publik tentang isu kudeta ini menjadi kekuatan tersendiri yang layak diperhitungkan.
“Tentu bukan hal sederhana untuk berhadapan langsung secara face to face dengan KSP Moeldoko yang Jenderal Purnawirawan” katanya
Mocthar menambahkan bahwa mantan Panglima TNI ini, saat ini justru sedang kuat-kuatnya sebagai KSP (Kantor Staf Kepresidenan).
Menurut Mochtar, langkah AHY ini mengandung banyak risiko, namun hal positifnya justru kian mensolidkan Partai Demokrat.
Hal tersebut dibuktikan dengan satu persatu DPD dan DPC partai Demokrat bergantian menyatakan loyalitasnya dan mengecam KSP Moeldoko.
Kualitas AHY tentu tidak bisa diremehkan andai tokoh sekaliber KSP Moeldoko bisa dibuat gelagapan.
Secara internal, hal inierupakan kesempatan bagi Demokrat untuk merapatkan barisan menghadapi musuh, sekaligus membersihkan ular dan tikus yang ada di Demokrat.
Lebih jauh Mochtar menyampaikan bahwa secara eksternal kesempatan ini menjadi peluit peringatan bagi kekuatan-kekuatan diluar Demokrat yang ingin meruntuhkan soliditas Partai, bahkan nomentum ini akan berdampak positif secara elektoral, baik bagi AHY sendiri maupun Partai Demokrat.
Sedangkan pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam menilai keterlibatan Jend. Purn. Moeldoko dalam isu kudeta Partai Demokrat, akan menjadi pertaruhan bagi karir politiknya.
Masih menurut Surokim yang dilakukan Pak Moeldoko beresiko terhadap karir politiknya, karena kegaduhan isu pengambilalihan paksa Partai Demokrat ini telah menyeret banyak pihak, termasuk nama Presiden Jokowi.
Terlebih, menurut dia, saat ini negara tengah dilanda begitu banyak problem bangsa dan negara. Mulai dari persoalan pandemi, hingga krisis ekonomi. Isu yang menyeret nama presiden Jokowi tentu akan sangat mengusik.
Selama ini Partai Demokrat memang dikenal sebagai partai moderat yang sangat berhati-hati dan memilih menjadi penyeimbang kekuatan pemerintah. Salah satu contohnya adalah ketika menolak RUU HIP, RUU Ciptaker, serta mendukung revisi UU Pemilu.
Menurut Sorokim manuver ambil alih paksa ini memiliki dampak yang panjang, terutama bagi para pengagasnya. Selain itu banyak kejanggalan, terkesan terburu-buru dan dipaksakan, sehingga begitu mudah diidentifikasi dan dibongkar.
Surokim senada dengan Mochtar bahwa pengambilalihan paksa Partai Demokrat yang membuat gaduh ini bisa makin membuat solid Partai Demokrat dan membangunkan kekuatan partai yang terpendam selama ini. (BStra)
