SURABAYAONLINE.CO – Hubungan antara Turki dengan Beberapa negara-negara barat kembali memanas. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa telah memerintahkan kementerian luar negeri untuk mengumumkan 10 duta besar dari negara-negara barat yang diusir termasuk Amerika Serikat.
Pengusiran ini terjadi dikarenakan karena menuntut pembebasan tokoh filantropis, Osman Kavala.
Kavala, seorang donatur untuk banyak kelompok masyarakat sipil, telah dipenjara selama empat tahun, didakwa membiayai protes nasional pada 2013 dan dengan keterlibatan dalam kudeta yang gagal pada 2016. Dia tetap dalam tahanan, sementara persidangan terakhirnya berlanjut, dan menyangkal tuduhan tersebut.
Dalam pernyataan bersama pada 18 Oktober 2021, Duta Besar Kanada, Denmark, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat menyerukan penyelesaian yang adil dan cepat untuk kasus Kavala serta untuk “pembebasan mendesak”.
“Saya memberikan perintah yang diperlukan kepada Menteri Luar Negeri kami dan mengatakan apa yang harus dilakukan: 10 duta besar ini harus dinyatakan persona non grata (tidak diinginkan) sekaligus. Anda akan segera menyelesaikannya,” kata Erdogan pad Minggu (24/10/2021), dikutip dari The Guardian.
Negara-negara tersebut dipanggil oleh Kementerian Luar Negeri Turki, yang menyebut pernyataan itu tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, Kedutaan AS dan Prancis serta Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait hal ini.
Erdogan telah mengatakan sebelumnya bahwa dia berencana untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden pada pertemuan puncak ekonomi utama Kelompok 20 (G20) di Roma akhir pekan depan.
Satu sumber diplomatik mengatakan de-eskalasi dimungkinkan mengingat Turki sekarang telah membuat pendiriannya sangat jelas, dan mengingat potensi dampak diplomatik dari langkah seperti itu menjelang KTT G20 dan KTT iklim PBB di Glasgow yang dimulai pada akhir bulan.
“Tidak ada instruksi yang diberikan kepada kedutaan,” kata sumber itu, seraya menambahkan bahwa ada kemungkinan keputusan akan diambil pada rapat kabinet Turki pada Senin.
Norwegia mengatakan kedutaannya belum menerima pemberitahuan dari otoritas Turki.
“Duta besar kami belum melakukan apa pun yang menjamin pengusiran,” kata Kepala Juru Bicara Kementerian, Trude Maaseide, menambahkan bahwa Turki sangat menyadari pandangan Norwegia.
“Kami akan terus meminta Turki untuk mematuhi standar demokrasi dan aturan hukum yang negara itu berkomitmen di bawah Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa,” kata Maaseide. (Vega)
