Minke.id – Sebagai bagian dari upaya mendorong ekonomi kerakyatan dan digitalisasi UMKM, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Awareness dan Pemahaman Transaksi Non Tunai di Gerbang Wisata Sukapura, Selasa (3/6).
Acara ini diikuti oleh 100 pelaku jasa wisata dan pengusaha UMKM dari berbagai sektor. Hadir dalam kegiatan ini Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Siti Nurfalinda, Plt. Kepala Bidang Usaha Mikro DKUPP Mehdinsareza Wiriarsa, S.IP, M.A, M.Se., dan Camat Sukapura Drs. Saiful Hidayat, M.M.
Dalam paparannya, Mehdinsareza Wiriarsa menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari inisiasi Bank Indonesia (KPw BI Malang) untuk memperkenalkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sistem pembayaran non tunai yang kini menjadi standar nasional.
“QRIS tidak hanya cepat dan praktis, tetapi juga memberi banyak manfaat bagi pelaku UMKM, mulai dari pencatatan transaksi yang rapi, efisiensi operasional, hingga perluasan pasar,” ujarnya.
QRIS dinilai mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha dan konsumen dalam sistem transaksi modern yang lebih aman, efisien, dan nyaman. Transaksi digital ini juga mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai serta mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi digital di daerah wisata seperti Sukapura.
Kegiatan ini bertujuan agar para pelaku usaha, khususnya UMKM dan jasa wisata, dapat merasakan langsung manfaat transaksi digital, memahami cara kerjanya, serta siap beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran.
“Harapan kami, ini menjadi langkah awal yang baik untuk mendorong UMKM naik kelas, dan menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Mehdinsareza.
Dengan dukungan Bank Indonesia, Pemkab Probolinggo menargetkan agar lebih banyak pelaku usaha lokal mengadopsi QRIS sebagai alat transaksi utama, sekaligus meningkatkan daya saing mereka di pasar modern.
