Minke.id – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, memaparkan pencapaian Kementerian UMKM triwulan I 2025 dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/4). Laporan tersebut merupakan bentuk komitmen kementerian terhadap transparansi dan pelibatan publik dalam proses evaluasi dan arah kebijakan strategis.
Dalam laporan resminya, Menteri Maman mengungkapkan bahwa hingga akhir Maret 2025, kementeriannya bersama Kementerian Investasi/BKPM, BPJPH, dan BSN berhasil memfasilitasi penerbitan 739.843 Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM. Capaian ini mendorong angka kumulatif NIB nasional menjadi 12,27 juta, atau 80,2% dari target nasional sebesar 15,3 juta NIB pada tahun 2029.
“Kami membuka data ini sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan bagian dari benchmarking capaian antarperiode,” ujar Menteri Maman.
Kementerian UMKM juga mencatat kemajuan signifikan pada sektor legalitas produk. Sebanyak 25.509 sertifikat halal telah diterbitkan pada triwulan I 2025, mencakup sekitar 162.754 produk. Hal ini menjadi langkah konkret dalam mengejar target nasional sertifikasi halal sebanyak 3,5 juta produk pada tahun 2025.
Tak hanya itu, sebanyak 94.530 pengusaha UMKM memperoleh sertifikasi SNI Bina UMKM dalam kurun waktu Januari–Maret 2025. Total akumulasi produk tersertifikasi sejak 2022 mencapai 1.084.123 produk dari 926.696 pelaku UMKM.
Dalam hal pendanaan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp57,51 triliun hingga 31 Maret 2025, menyasar 1.014.545 debitur. Menariknya, 58,9% atau Rp33,86 triliun dialokasikan untuk sektor produksi—mengindikasikan arah kebijakan pembiayaan yang pro-produktivitas.
Untuk mempercepat target legalitas dan sertifikasi, Kementerian UMKM akan menyelenggarakan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di 18 provinsi. Kementerian juga mendorong program halal self declare, memungkinkan pengusaha mikro menyatakan kehalalan produknya dengan pendampingan.
“Semangat transparansi ini akan terus kami dorong. Kami berencana menyampaikan laporan triwulan kedua agar masyarakat bisa memonitor langsung kinerja kementerian,” tutup Menteri Maman.
